Pesantren, Pendidikan Islam Khas Indonesia

Pondok pesantren atau pesantren dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, memiliki peran yang amat signifikan. Pesantren merupakan institusi pembentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Keberadaannya cukup mengakar di tengah masyarakat Indonesia. Selain sebagai agen pencerahan iman bagi santri dan umat Islam di lingkungannya masing-masing, pesantren juga berperan sebagai agen transformasi kultural yang dapat membawa pesan-pesan solidaritas dan perdamaian.
Pengajaran alif-ba-ta-tsa yang menjadi tradisi di pesantren, misalnya, merupakan gerbang untuk memasuki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat yang ada. Lantaran itu, masyarakat Indonesia pada masa lalu secara tidak langsung terdorong untuk menguasai bahasa Arab yang menjadi salah satu lingua franca atau bahasa komunikasi di berbagai kota pelabuhan Nusantara dan kawasan kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai Samudera Hindia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat berkiprah dan berinteraksi dengan masyarakat dari bangsa lain. Dengan dasar alif-ba-ta-tsa tadi interaksi ulama dan masyarakat Nusantara pada umumnya menjadi semakin luas. Dampaknya, banyak anggota masyarakat yang melakukan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Melalui “interaksi internasional” itu pulalah para ulama semakin memiliki kedalaman pandangan dan pemikiran keagamaan dalam kacamata nasional maupun dunia.

Karakteristik Pesantren

Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan keagamaan Islam. Istilah pondok diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang berarti rumah penginapan atau hotel. Dalam konteks masyarakat Jawa, pemahaman tentang pesantren serupa dengan padepokan yang di dalam lingkungannya terdapat komplek perumahan untuk tempat tinggal para santri (murid). Perumahan itu biasanya berupa petak-petak kamar selayaknya asrama. Pada umumnya komplek pesantren terdiri dari rumah kiai, masjid, pondok tempat tinggal santri, dan ruangan belajar. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pesantren berasal dari kata santri. Awalan pe- dan akhiran -an pada kata pesantren bermakna “tempat tinggal para santri”. Sementara itu, istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Pengertian lain tentang istilah santri berasal dari bahasa India, yaitu shastri yang mengacu pada orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Kata  shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku ilmu dan pengetahuan. Dua pengertian tentang pesantren dari bahasa Tamil dan India itu berasal dari ilmuwan asing, yaitu Profesor Johns dan C.C. Berg.[1]
Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, pesantren merupakan lingkungan kehidupan yang unik secara lahiriah. Di lingkungan pesantren biasanya berdiri beberapa buah bangunan, yaitu rumah pengasuh, surau atau masjid, tempat belajar-mengajar atau madrasah yang berkonotasi sekolah, dan asrama tempat tinggal santri. Istilah pengasuh di Jawa disebut kiai; di Sunda disebut ajengan; di Madura disebut nun atau bendara yang disingkat ra; di Aceh disebut tengku, di Sumatera Utara atau Tapanuli disebut syaikh, di Minangkabau disebut buya, di Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Tengah disebut tuan guru, dan beragam sebutan lagi di berbagai daerah di Nusantara. Sementara itu, kata santri dipinjam dari bahasa Sansekarta dengan perubahan pengertian. Berdasar pola kehidupannya sehari-hari yang sangat berbeda dengan pola hidup masyarakat di luarnya, pesantren dapat dikatakan sebagai subkultur. Misalnya, komunitas pesantren menandai waktu tidak dengan istilah pagi, siang, sore atau malam seperti dipakai masyarakat umum, tetapi dengan istilah berdasarkan siklus shalat lima waktu seperti subuh, dhuhur, ashar, dan maghrib.[2] Simpulnya, keunikan pesantren sebagai subkultur yang dimaksud Abdurrahman Wahid tersebut menyangkut tata nilai, cara dan pandangan hidup, serta hirarki kekuasaan tertentu di antara santri (murid) dan pengasuh (kiai/guru) serta masyarakat sekitarnya. Namun, tidak berarti komunitas pesantren terpisah atau memisahkan diri dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Pesantren merupakan sumber penting bagi pendidikan humaniora di perdesaan. Sebagaimana istana, pesantren dapat menjadi pusat kegiatan atau kreatifitas masyarakat. Tradisi pesantren di Jawa, misalnya, yang memiliki bentuk tersendiri merupakan sebuah subkultur dalam kebudayaan Jawa. Pola ini tentunya tidak jauh berbeda dengan tradisi pesantren di luar Jawa. Apalagi, usia tradisi pesantren setara dengan usia masuknya Islam ke Indonesia. Oleh sebab itu, pesantren menjadi bagian dari mata rantai pendidikan Islam universal. Selain dari sumber-sumber lokal, pesantren juga mendapat pasokan ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber asing.[3]
Istilah pondok, pesantren, dan santri sendiri masih banyak diperdebatkan oleh kalangan peneliti pesantren, tetapi polemik itu berkisar masalah definisi dan asal-usul kata. Substansi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Nusantara yang bersifat konsentrasi atau spesial tidak menjadi keraguan.
Pesantren dengan segala kemajemukan sistem pendidikan dan institusionalisasinya telah membuka ruang belajar yang luas bagi rakyat saat pendidikan hanya dapat dinikmati kalangan elit. Eksistensi pesantren terbukti dalam rentang sejarah yang cukup panjang. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dapat menembus ruang-masa yang berat, yaitu zaman penjajahan yang kejam dan zaman kemerdekaan yang penuh konflik. Pengalaman itulah yang membentuk karakter atau ciri khas pesantren yang tidak dimiliki lembaga pendidikan nonpesantren. Dalam sepanjang masa perjalanannya pesantren tetap diminati dan menjadi pilihan utama bagi generasi muda muslim. Pesantren telah membentuk citra tersendiri karena ketahanan karakternya.
Karakteristik pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier[4] dapat dilihat dari pola umum pendidikan Islam tradisional, tradisi rihlah (perjalanan mencari ilmu), dan sistem pengajaran. Karakter yang lain dari pesantren yang disebut sebagai great traditions atau tradisi yang agung, seperti barokah dan pahala-pahala. Fenomena lain dari pesantren yang menjadi khas adalah jiwanya, yaitu ruh yang mendasari dan meresapi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh segenap civitas akademika pesantren. Ruh tersebut terumus dalam prinsip yang disebut panca jiwa[5] pesantren, yaitu 1) keikhlasan; 2) kesederhanaan; 3) persaudaraan; 4) mandiri; dan 5) merdeka atau otonom.
Selain itu, terdapat elemen-elemen yang harus dimiliki sebuah pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, kiai sebagai pendiri dan pimpinan, dan tentu saja santri sebagai siswa penuntut ilmu. Khusus istilah kiai terdapat banyak makna, antara lain 1) sebutan untuk alim ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam; 2) sebutan untuk guru ilmu ghaib atau dukun; 3) sebutan untuk kepala distrik di Kalimantan Selatan; 4) sebutan untuk benda-benda bertuah, seperti senjata, gamelan, kereta, dan lain-lain; dan 5) sebutan untuk hewan-hewan bertuah, seperti harimau, buaya, dan lain-lain. Dalam bahasa Jawa, istilah kiai digunakan sebagai gelar kehormatan untuk benda-benda keramat, untuk panggilan hormat pada orangtua umumnya, dan gelar untuk orang yang ahli agama Islam atau pemimpin pesantren. Namun, ada pula orang yang ahli dalam agama Islam dan memiliki amalan-amalan ibadah yang kuat serta berpengaruh di masyarakat juga disebut kiai, meski tidak meminpin pesantren, seperti Kiai Ali Yafie, Kiai Abdul Muchith Muzadi, Kiai Yasin Yusuf, atau Kiai Zainuddin MZ..[6] Menurut Hanun Asrohah,[7] karakter utama pesantren Indonesia terletak pada pembelajaran kitab kuning yang kebanyakan merupakan karya ulama Nusantara. Kecuali pembelajaran kitab kuning, keempat elemen yang terdapat di lingkungan pesantren di atas juga terdapat di lembaga pendidikan sejenis di Timur Tengah.
Orientasi dan Tipe Pesantren

Dalam sepanjang perkembangan zaman dengan sejumlah kontradiksi atau anomali nilai-nilai di tengah masyarakat, pesantren melakukan resistensi dalam rupa reaksi atau respon dan adaptasi. Salah satu penyebabnya ialah sifat likuiditas pesantren. Likuiditas pesantren dapat dilihat dari sejarah dan orientasi pesantren yang selalu berubah seiring perkembangan zaman. Menurut Wahib Wahab,[8] orientasi pertama lahirnya pesantren adalah untuk merespon situasi dan kondisi sosial masyarakat yang mungkin dianggap ancaman. Transformasi nilai merupakan cara yang dilakukan sebagai tawaran bagi masyarakat. Selanjutnya, pesantren berorientasi sebagai institusi Islam atau pelembagaan nilai Islam. Pada masa penjajahan Belanda, misi pesantren berorientasi pada ideologi-politik atau religio-politik. Motivasinya adalah merebut kemerdekaan dan membebaskan masyarakat dari belenggu penghisaban oleh kaum penjajah.

Pesantren masa kini memiliki orientasi religio-ekonomik karena terkait independensi lembaga dan kebutuhan akan kesejahteraan bersama. Dalam kata lain, pesantren dapat dikatakan lebih bersifat pragmatis dan fungsional. Apalagi, jumlah masyarakat miskin di Indonesia tidak pernah surut dan pesantren berpotensi membantu mengentaskan kemiskinan sembari memberdayakan komunitas internalnya sendiri. Pesantren masa kini tampaknya secara mendasar berupaya memberikan pembekalan keterampilan atau spesifikasi pada para santrinya yang akan terjun ke masyarakat. Berbagai bidang keahlian dapat dipilih oleh para santri sesuai minatnya, seperti pendidikan guru, pertanian, perikanan, kerajinan, dan lain-lain. Hal ini dapat dianggap sebagai negosiasi pesantren terhadap nilai-nilai baru yang berkembang dalam masyarakat akibat kemajuan ilmu (science), pengetahuan (knowledge), dan teknologi.
Adanya perubahan orientasi pesantren tersebut disebabkan oleh perbedaan harapan antara santri pada masa dulu dan santri masa kini. Dulu, santri menghabiskan seluruh waktunya di pesantren untuk menempa iman, ilmu, dan amal, sementara santri sekarang menganggap pesantren sebagai karantina uji batiniah dan lompatan untuk meneruskan ke lembaga sekuler yang lebih tinggi. Tanda itu terlihat dari kebutuhan santri atas ijazah sebagai syarat pokok untuk melanjutkan ke sekolah formal yang lebih tinggi. Akibat pergeseran orientasi tersebut pesantren tidak lagi terkesan eksklusif dan teralienasi, melainkan terbuka dan eksis dalam masyarakat. Hal itu dilakukan karena pesantren berusaha mengimbangi institusi-institusi pendidikan lainnya.[9] Namun, pesantren tidak meninggalkan identitasnya yang prinsipil sebagai lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mereproduksi ulama dan memelihara kesucian ajaran Islam dari nilai-nilai sekuler.
Dalam banyak literatur tentang pesantren dinyatakan sejumlah tipe atau klasifikasi pesantren.[10] Walaupun pada masing-masing peneliti pesantren terdapat perbedaan tipe, tetapi intinya sama. Secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:


Pertama
, pesantren salaf, seperti pesantren al-Anwar-Sarang Rembang (Jawa Tengah), Pacul Gowang-Jombang (Jawa Timur), atau Lirboyo-Ploso Kediri (Jawa Timur). Karakter pesantren salaf ini terklasifikasi dalam ciri-ciri khusus, yaitu 1) manajemen dan administrasi pesantren sangat sederhana dengan sistem pengelolaan pesantren berpusat pada aturan kiai yang diterjemahkan oleh pengurus pesantren; 2) sangat terikat pada figur kiai; 3) pola dan sistem pendidikan bersifat konvensional atau berpijak pada tradisi lama dengan proses belajar-mengajar bersifat searah (kiai berceramah dan santri mendengarkan), metode pengajaran dikenal dengan sebutan sorogan dan bandongan (wetonan),[11] dan tidak mengenal jenjang kelas; 4) bangunan dan asrama santri tidak tertata rapi dan umumnya menyatu dengan alam. Sebagian besar pesantren di Indonesia bertipe salaf. Jumlahnya sekitar 8.905 pesantren.

Kedua
, pesantren khalaf (modern), seperti pesantren Darussalam-Gontor (Jawa Timur), al-Zaitun-Solo (Jawa Tengah), Darunnajah dan Darurrahman (Jakarta), Pesantren Thawalib-Padang Panjang (Sumatera Barat), dan lain-lain. Pesantren khalaf ini ditandai oleh ciri,  seperti 1) memiliki manajemen dan administrasi dengan standar modern; 2) tidak terikat atau tersentral pada figur kiai; 3) memiliki pola dan sistem pendidikan modern dengan perpaduan kurikulum antara mata ajar berbasis ilmu agama dan mata ajar berbasis pengetahuan umum; 4) sarana dan bentuk bangunan pesantren lebih mapan, teratur, permanen, dan biasanya berpagar. Di Indonesia, pesantren jenis khalaf ini tidak banyak. Jumlahnya sekitar 878 pesantren.
Ketiga, pesantren terpadu. Pesantren ini bertipe semi salaf sekaligus semi khalaf, seperti pesantren Tebuireng-Jombang (Jawa Timur) dan Mathali’ul Falah-Kajen (Jawa Tengah). Pesantren terpadu ini bercirikan nilai-nilai tradisional yang masih kental sebab kiai masih dijadikan figur sentral. Norma dan kode etik pesantren klasik masih menjadi standar pola relasi dan etiket keseharian santri dalam pesantren. Namun, pesantren terpadu ini telah mengadaptasi sistem pendidikan modern sebagai bentuk respon atau penyesuaian terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan nonpesantren. Di Indonesia, jumlah pesantren tipe ini sekitar 4.284 buah.
Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Di kalangan ahli sejarah Islam Nusantara terdapat perselisihan pendapat dalam menyebutkan pendiri pesantren pertama kali. Muhtrom menyatakan Syeikh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai Syeikh Maghribi dari Gujarat, India, sebagai pendiri pertama pesantren di Jawa. Muhammad Said dan Junimar Affan menyebut Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Kembang Kuning, Surabaya. Menurut Kiai Machrus Aly, selain Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, ada ulama yang menganggap Sunan Gunung Jati atau Syeikh Syarif Hidayatullah di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama.[12]
Mengenai teka-teki siapa pendiri pesantren pertama kali di Jawa khususnya, Mujamil Qomar[13] mengajukan analisis yang diurainya dari laporan Lembaga Research Islam (LRI) Pesantren Luhur. Menurutnya, riset dari LRI tersebut cukup cermat dan dapat dipegang sebagai pedoman. Dalam riset itu dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah peletak dasar pertama sendi-sendi berdirinya pesantren, sedangkan Imam Rahmatullah (Raden Rahmat atau Sunan Ampel) adalah wali pembina pesantren pertama di Jawa Timur. Sementara itu, Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren sesudah Sunan Ampel, bukan dalam waktu bersamaan. Alasannya, tahun wafat Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati berjarak 103 tahun. Rentang waktu itu cukup memberikan gambaran tentang siapa pendahulu dan siapa pelanjut kehidupan dunia pesantren.
Mengenai pendirian dan pelembagaan pesantren pertama kali, menurut simpul Hanun Asrohah[14] dalam disertasinya, baru muncul pada pertengahan abad ke-18 M. Dari pesantren-pesantren kuno yang terlacak, pesantren Tegalsari Panaraga yang didirikan tahun 1742 adalah pesantren paling tua. Pada akhir abad 18 M, lembaga pesantren di Jawa semakin bertambah dan mengalami perkembangan pesat. Hal itu terjadi pada rentang abad ke-19 M. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pesantren muncul pada abad ke-18 M dan melembaga pada abad ke-19 M.

Dalam penelitian Hanun Asrohah tersebut juga dikemukakan bahwa sistem pendidikan pesantren merupakan perpaduan antara elemen-elemen dari tradisi pendidikan Islam di Timur Tengah dan Hindu-Budha di Jawa. Dalam kaitannya dengan tradisi pendidikan Islam di Timur Tengah, pesantren memiliki tradisi yang sama dengan madrasah dan zawiyah, seperti model asrama, pengajaran kitab-kitab, rihlah ilmiyah, hubungan guru-murid, dan metode pembelajaran. Selain itu, pesantren juga memiliki tradisi yang sama dengan sistem pendidikan Hindu-Budha, yaitu model asrama, hubungan guru-murid, tradisi pengembaraan, dan sistem kepemimpinan. Akan tetapi, tradisi-tradisi dari sistem pendidian Islam di Timur Tengah dan tradisi Hindu-Budha tersebut sifatnya telah berubah sehingga menjadi khas sebagai unsur-unsur kebudayaan.
Pada awal rintisannya pesantren tidak hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga dakwah. Bahkan, misi dakwah ini justru lebih menonjol. Lazimnya, baik pesantren yang berdiri pada awal pertumbuhannya maupun pada abad ke-19 dan ke-20, pada awal perjuangannya masih terus menghadapi kerawanan-kerawanan sosial dan polemik keagamaan.

Dalam pandangan Mastuhu yang dikutip Mujamil Qomar, terungkap bahwa pada awal perjuangannya pesantren mengemban misi melawan takhayul, mitos, dan hal-hal yang berkaitan dengan musuh aqidah dan tauhid. Selain itu, kadang-kadang pesantren juga menghadapi serangan dari pihak penguasa yang kewibawaannya merasa disaingi. Sebagai contoh, Raden Paku atau Sunan Giri sewaktu merintis pesantren di kedaton pernah terancam rencana pembunuhan yang diseting oleh Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya.[15]
Terlepas dari dinamika sistem sosio-kultural yang berkembang pada masa itu, kuatnya peran wali songo dan ulama dalam mengembangkan ajaran dan spiritualitas keagamaan, telah mendorong masyarakat mengembangkan pesantren sebagai institusi pendidikan publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila di setiap daerah di Nusantara berkembang pesantren yang memiliki ciri khas masing-masing sesuai lokalitasnya. Dengan spirit juang yang tinggi, wali songo, para ulama, dan tokoh masyarakat pada masa lampau itu terus bergerak memajukan pemikiran dan pendidikan masyarakat. Dorongan itulah yang lantas melahirkan institusi pesantren dengan berbagai variasi dan keunikannya.

Adanya perbedaan dan ciri khas pesantren tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dan dinamika unsur sosio-kultural yang berkembang di setiap wilayah Indonesia. Walaupun perkembangan institusi pendidikan pesantren tersebut mengalami dinamika yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi spirit dan motif utamanya tetaplah satu, yaitu pencerahan iman dan alam pikir masyarakat.
Pada era penyiaran Islam di Nusantara, peran pesantren jelas sangat signifikan. Komunitas pesantren terus berusaha mencerdaskan masyarakat dengan ilmu dan pengetahuan agar bisa keluar dari tradisi dan kultur yang tidak humanis. Pesantren menjadi pusat kebudayaan atau minimal sebagai tempat masyarakat berkumpul dan menciptakan kreasi budaya sebagai salah satu media penyiaran agama. Di Jawa, umpamanya, pertunjukan wayang yang telah mengalami modifikasi alur cerita oleh wali songo merupakan salah satu upaya alternatif dalam berdakwah. Nilai-nilai etika Islam dijadikan bagian integral dalam cerita pewayangan itu. Pendekatan kultural seperti ini ternyata berhasil mendorong perubahan pola pikir dan wacana keagamaan masyarakat. Secara tidak langsung mereka dapat mengenal dan memahami serta menghayati nilai-nilai sosial dan etika agama tanpa paksaan atau tindakan kekerasan.

Walaupun muncul resistensi dari masyarakat terhadap perkembangan agama Islam, namun secara umum pendekatan kultural itu lebih memberikan kesejukan ketimbang pendekatan politik atau militeristik. Hal ini dapat dibuktikan dalam banyak kasus ketika kelompok agama terlibat dalam aktivitas politik. Resistensi masyarakat terhadap gerakan politik lebih sering melahirkan benturan dan gesekan sosial daripada perenungan cerdas. Bahkan, pada tingkat tertentu resistensi itu dapat mengakibatkan konflik horisontal dan vertikal.
Dakwah yang dilakukan secara bijaksana (bil hikmah) teruji mampu membangun kepercayaan (trust) masyarakat terhadap wali songo dan ulama. Walaupun tidak semua masyarakat langsung menerima atau meyakini norma-norma Islam yang didakwahkan, tetapi pesan dan substansi sosio-religius yang disampaikan dapat dihayati dan dipahami masyarakat. Pada akhirnya, secara perlahan masyarakat memutuskan pilihan sendiri mengenai nilai yang dianggap benar dan yang patut ditinggalkan. Jadi, tidaklah mengherankan bila dakwah yang dilakukan secara hikmah dapat menerangi kalbu masyarakat sehingga Islam diterima dengan penuh kesadaran.

Dalam konteks lembaga pendidikan, pemahaman ajaran dan nilai-nilai keagamaan Islam telah terkristal dalam sistem kerja pesantren. Kiai dan ulama pesantren pada umumnya secara konsisten telah melakukan kaderisasi melalui gaya hidup pesantren sehingga terbentuk komunitas kultural yang arif dan bijak. Produk terbesarnya ialah para santri yang memiliki keunggulan paripurna dalam iman, ilmu, dan amal. Santri tersebutlah yang kelak menjadi lapis inti pendidikan dan kebudayaan yang islami di Nusantara.

Pesantren Masa Kolonial

Pada periode penjajahan, pesantren berhadapan dengan kolonialis Belanda yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik-pendidikan dalam rupa Ordonansi Sekolah Liar (Widle School Ordonanti). Melalui kebijakan itu pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin. Selain itu, kebijakan formal Belanda tersebut juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut pihak penjajah berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan kaum muslim pada umumnya. Setidaknya, tercatat empat kali pihak Belanda mengeluarkan peraturan yang bertujuan membelenggu perkembangan pesantren di Indonesia, yaitu pada tahun 1882, 1905, 1925, dan 1932.[16]
Akan tapi, pada era ini pula parjuangan pesantren dalam merebut kemerdekaan memperoleh kekuatan melalui kepemimpinan karismatik kiyainya dan keikhlasan para santrinya. Pada sisi lain, muncul pula kekuatan massal Islam dalam bentuk organisasi ekonomi dan kemasyarakatan, seperti Serikat Dagang Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama. Lantaran itu, isu-isu strategis tergalang sangat cepat di kalangan umat Islam karena dikuatkan oleh fatwa-fatwa ulama yang mewajibkan (fardlu ‘ain) umat Islam berjihad melawan penjajah. Fatwa jihad fi sabilillah itu mengandung kekuatan eskatologis berupa ganjaran dalam bentuk pahala atau surga di akhirat. Doktrin inilah yang sangat ditakuti penjajah Belanda dan juga Jepang sebab para pejuang muslim tidak pernah takut mati. Dalam kata lain, kematian atau mati syahid bagi seorang pejuang muslim diyakini sebagai jalan sekaligus tujuan mulus menuju surga. Kematian bukan rintangan dalam berjihad.
Pada masa penjajahan Jepang, pesantren berhadapan dengan kebijakan Saikere yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Melalui kebijakan itu setiap orang bumiputra diharuskan membungkuk sembilan puluh derajat ke arah Tokyo setiap pagi jam 07.00 guna menghormati atau memuja Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Di sinilah peran karismatik K.H Hasyim Asy’ari terbukti ampuh. K.H Hasyim Asy’ari sangat menentang dan menolak melakukan ritual yang diatur pemerintah Jepang itu sehingga ia ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di luar dugaan pihak Jepang, penangkapan dan pemenjaraan kiai karismatik tersebut justru melahirkan gelombang perlawanan di kalangan santri. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kaum santri untuk menuntut pembebasan K.H Hasyim Asy’ari dan menolak kebijakan Saikere.[17] Sejak itulah pihak Jepang tidak pernah mengusik dunia pesantren, walau kekejamannya terhadap kaum bumiputra lebih menyakitkan dibanding penjajah Belanda. Namun, watak penjajah tetaplah serupa di manapun, walau berbeda warna kulit dan bahasa, yaitu menghisap dan membunuh.
Pesantren Masa Kemerdekaan

Pada era kemerdekaan, pendidikan nasional berjalan kondusif dan berkembang. Sebaliknya, pesantren justru tidak banyak lagi menjalankan tugasnya seiring perkembangan madrasah yang sangat pesat. Dalam kurun ini, seperti yang ditulis Mujamil Qomar,[18] pesantren mengalami semacam musibah karena pemerintah terus melakukan penyeragaman atau pemusatan sistem pendidikan nasional. Hanya pesantren-pesantren besarlah yang mampu menghadapi itu dengan berbagai penyesuaian atau adaptasi terhadap sistem pendidikan nasional. Musibah itu pun dapat dielakkan.
Pada era Orde Baru, bersamaan dengan dinamika politik umat Islam dan negara, Golongan Karya (Golkar) sebagai kontestan pemilihan umum selalu membutuhkan dukungan pesantren. Atas kebutuhan itulah pemerintah yang dikuasai Golkar menaruh sedikit perhatian pada dunia pesantren. Dari kalangan pesantren sendiri muncul intelektual-santri yang secara sadar berusaha memperoleh pembiayaan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai gagasan mulai muncul dalam rangka mengajarkan keterampilan di pesantren, seperti peternakan, pertanian, kerajinan, dagang, dan lain-lain. Suasana pun tampak kondusif hingga terbit kebijakan SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Di sisi lain, sesuai dengan dinamika politik dan dinamika sistem pendidikan nasional, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) malah menolak alumni pesantren Gontor karena ijazah pesantren tersebut tidak diakui pemerintah. Pesantren Gontor memang mengatur sendiri seluruh kurikulum dan ijazah lulusannya. Padahal, untuk menjadi mahasiswa IAIN, kualitas alumnus pesantren Gontor diakui lebih baik dibanding lulusan Madrasah Aliyah versi SKB 3 Menteri.[19]
Bila dibagi berdasarkan kurun waktu secara bebas, maka pesantren periode 1959-1965 dapat disebut sebagai agen revolusi. Era 1970-an dan 1980-an, pesantren menjadi benteng ideologi Islam karena harus menghadapi gempuran sekularisasi atau demoralisasi akibat kemajuan zaman. Tahun 1990-an, pesantren dapat dikatakan sebagai media pembangunan umat Islam, baik dalam konteks pendidikan Islam maupun peran para kiai dan santri dalam masyarakat. Simpul umum, sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo yang dikutip Mujamil Qomar,[20] bahwa sesudah tahun 1965 Islam ditampakkan sebagai ilmu. Namun, anggapan Kuntowijoyo ini jelas tidak berlaku linear. Ajaran Islam tidak terpisah dari politik sehingga pada masa-masa tertentu terus terjadi ketegangan politik antara umat Islam dan negara. Situasi itu terjadi secara fluktuatif hingga kini.
Kini, jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI Tahun Ajaran 2003/2004 telah mencapai 14.656 buah. Tentu bukan perbandingan ideal dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa. Namun, perkembangan pesantren cukup prospektif. Pesantren di Indonesia sedang berbenah dan mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain pesantren yang sudah ada, sekarang banyak muncul tren pesantren spesifik, tematis, atau modern. Pesantren-pesantren gaya baru itu memiliki manajemen pendidikan yang baik dan memiliki spesialisasi pada kompetensi berwirausaha dalam berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau industri kecil. Tujuannya agar santri segera mandiri dan mampu bersaing di sektor riil. Akan tetapi, perkembangan pesat pesantren gaya baru tersebut tidak sebanding dengan perkembangan pesantren dengan kompetensi spesifik pada bidang Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Ushul Fiqh, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi ironi mengingat pesantren bukan lembaga pendidikan umum, tetapi lembaga pendidikan Islam.
Pada era reformasi, potret pesantren semakin menarik dicermati dan dipertanyakan. Apakah pesantren nan masyhur di masa lalu, mulai dari gaya kepemimpinan kiai yang karismatik hingga peran penting santri di arena publik, masih terus berkembang hingga kini? Masihkah pesantren mengadopsi sistem pendidikan terdahulu ataukah telah memodifikasi model pendidikan umum? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu memerlukan riset mendalam. Apalagi, pesantren berada dalam pusaran kekuatan lembaga pendidikan umum yang terus eksis sebagai referensi keilmuan.


Penutup
Dalam dunia pesantren, kepemimpinan kiai sangat strategis. Kiai menentukan arah dan kebijakan sebuah pesantren. Kepemimpinan kiai yang biasanya bersifat karismatik membuat posisi individu sanga kiai menjadi tokoh atau figur publik, baik dalam lingkungan kehidupan pesantren maupun di tengah masyarakat umum. Walaupun tiap pesantren memiliki pola yang khas dan mungkin berbeda, namun karisma kiai sangat memberi corak dalam gaya hidup pesantren dan santri serta model pendidikan Islam.


Sangat menarik mendiskusikan kepemimpinan kiai dan peran publik pesantren pada era sekarang yang ditandai dengan ambiguitas kehidupan dan perkembangan pesat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kiai sebagai figur sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern yang haus bimbingan ruhani. Karisma kiai menjadi modal kultural dalam proses transaksi atau transformasi nilai bagi umat. Di sini, posisi sang kiai serupa konsultan atau tenaga ahli sebagaimana berlaku dalam masyarakat industri.
Beratnya persoalan yang diakibatkan globalisasi ekonomi, misalnya, membuat masyarakat memerlukan fatwa-fatwa keagamaan agar tidak jatuh ke jurang kerusakan. Fatwa keagamaan tersebut akan menjadi panduan yang mirip kiat-kiat praktis dalam dunia bisnis atau karir. Fatwa tentang sesuatu yang halal atau haram dalam konteks keagamaan, umpamanya, menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak bisa berkelit dari kekuatan globalisasi yang menyediakan banyak ragam gaya hidup. Di sinilah peran kiai dan dunia pesantren menjadi manifes. Namun, sejauh mana peran itu dilakukan dan seberapa besar tantangannya perlu ditilik serius.
Dalam konteks politik, peran kiai sangat strategis sejak masa lampau. Saat mendekati pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), misalnya, suara kiai dan santri terus diincar oleh setiap partai politik kontestan pemilu. Berbagai cara dilakukan, dari meminta berkah atau restu pada kiai hingga memberikan sumbangan finansial untuk pesantren. Oleh karena itu, sejak pemilu 1971 partai politik selalu bersaing berebut suara kaum santri. Kondisi ini terus berlangsung sampai pemilu 1999 dan 2004. Hampir seluruh partai politik berusaha melakukan pendekatan politis pada kiai dengan cara masing-masing. Tingginya pengaruh kiai di kalangan santri dan masyarakat nonpesantren merupakan faktor paling utama.
Dalam konteks pendidikan sebagaimana telah banyak diurai di atas, pesantren sangat tergantung pada gaya kepemimpinan kiai. Karakter kepemimpinan kiai beragam sifat, seperti demokratis, feodal atau paternalistik, otokratis, karismatis, atau militeristik.[21] Dalam kata lain, karakter kepemimpinan individual kiai bisa menjadi kelemahan model kepemimpinan di pesantren sebagaimana diajukan Nurcholish Madjid, seperti dalam hal mengandalkan karisma, terlalu personal, bersifat religio-feodalisme, dan kurang cakap secara teknis.[22] Jadi, perkembangan dan dinamika pendidikan pesantren sangat tergantung pada gaya atau pola kepemimpinan kiai tersebut. Di samping itu, tingginya intensitas dan keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan eksternal pesantren akan berdampak pula pada dinamika pesantren.
Akhirnya, sebuah simpul sederhana dapat diajukan di sini. Bahwa ada pesantren yang terkenal karena kiainya dan ada pesantren yang terkenal karena kekhasan model pendidikan atau alumninya. Pada sisi lain, pesantren kian mengalami kompleksitas antara berpacu dengan modernitas dan terus mempertahankan kearifan tradisional. Meminjam teori Darwin, eksistensi pesantren pun akan ditentukan oleh proses seleksi alam, tetapi tidak dalam pengertian “hukum rimba” yang ditandai dengan tindakan saling memangsa.**

Catatan akhir:

[1] M. Ridlwan Nasir, 2005, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 80-82. Zamakhsyari Dhofier, 1982, Tradisi Pesantren. Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, hlm. 18.
[2] Abdurrahman Wahid, 1985, “Pesantren sebagai Subkultur,” dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren dan Pembaharuan, Jakarta: LP3ES, hlm. 39-40. Lihat pula Mujamil Qomar, 2007, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 16-22.
[3] Kuntowijoyo, 2006, Budaya dan Masyarakat. Edisi Paripurna, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 55-56.
[4] Zamakhsyari Dhofier, Op. Cit., hlm. 18-43.
[5] Wahib Wahab, 2006, “Pendidikan Pesantren: Antara Tantangan dan Harapan (Ikhtiar Pemberdayaan Pendidikan Pesanten),” makalah tidak diterbitkan, disampaikan pada acara Silaturahmi dan Mudzakarah Pesantren se-Jatim Kantata Research Indonesia di PP. Ar-Raudloh Paserpan, Pasuruan, Jawa Timur, 18 Februari 2006.
[6] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 27-28.
[7] Hanun Asrohah, 2002, Pelembagaan Pesantren: Asal-usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, hlm. xii.

[8] Wahib Wahab, Op. Cit.
[9] Tentang tujuan pesantren dikupas dalam Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 3-7 dan 56-60 atau lihat Mastuhu, 1994, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Seri INIS XX, Jakarta: INIS.
[10] Zamakhsyari Dhofier, Op. Cit., hlm. 41-42; M. Ridlwan Nasir, Op. Cit., hlm. 87-88; dan Muhtarom, 2005, Reproduksi Ulama di Era Global, Resistensi Tradisional Islam, Yogyakarta: Pustaka Relajar, hlm. 263-265.
[11] Sorogan ialah pengajian dasar di rumah-rumah, langgar atau surau, dan masjid secara individual. Murid (sekitar 3 atau 4 orang) mendatangi guru yang akan membacakan ayat-ayat al-Qur’an atau kitab berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke bahasa Jawa, lalu murid menirukan sepersisnya. Sorogan merupakan sistem pengajian dasar dalam keseluruhan sistem pendidikan Islam tradisional. Bandongan atau wetonan ialah sekelompok murid (sekitar 5 hingga 500 orang) mendengarkan guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, atau mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab, dan murid menyimak sambil membuat catatan-catatan tentang hal-hal yang sulit. Kelas badongan ini disebut juga halaqah, yaitu lingkaran murid yang dibimbing seorang guru. Lihat Zamakhsyari Dhofier, Ibid., hlm. 28-29.

[12] Muhtarom, Op. Cit., hlm. 106 dan Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 7-9.

[13] Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 9.

[14] Hanun Asrohah, Op. Cit., hlm. 299 dan 303.

[15] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 11.

[16] Lebih lengkap lihat Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 24.
[17] Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 13.
[18] Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 13-14. [19] Lebih lengkap tentang madrasah dan SKB 3 Menteri, lihat M. Ridlwan Nasir, Op. Cit., hlm. 90-102.[20] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 14.
[21] M. Ridlwan Nasir, Op. Cit., hlm. 15-18.
[22] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 40-41.

Artikel Ini dikutip dari Mulyadi J. Amalik (www.kabarindonesia.com) sebagai bahan diskusi “Manajemen Pesantren” di Pesantren Ngalah pada tanggal 14-15 Mei 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: