SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: PERGULATAN ANTARA IDEALISME DAN REALITAS*

Iftitâh

Bismillâh. Persoalan dasar yang terus-menerus dan wajar terjadi dalam menerapkan sebuah konsep, adalah adanya kesenjangan antara konsep dengan realitas. Begitu juga halnya dengan penerapan sistem pendidikan nasional (selanjutnya disingkat dan dibaca: sisdiknas): di satu sisi, secara konsepsi, sisdiknas begitu melangit, sedangkan di sisi lain, realitas pendidikan Indonesia terpuruk ditelan bumi. Diperparah lagi, persoalan itu hadir, ternyata jauh lebih cerdas dan cepat, dibandingkan dengan kecerdasan dan kecepatan kita dalam mencari solusinya. Sehingga, satu persoalan saja belum tuntas kita jawab, sudah muncul secara beruntun beberapa masalah yang lainnya. Dan akhirnya, kita selalu berlari mengejar masalah sedemikian kompleks, akumulatif, dan akut, yang melesat jauh di depan kita.

Oleh sebab itu, tulisan ini ingin mencoba mendiskusikan pergulatan antara idealisme dan realitas dalam menerapkan sisdiknas di Indonesia. Agar diskusi kita terarah, fokus, dan sistematis, maka kita rumuskan persoalan yang akan kita bicarakan dengan lima pertanyaan ini: (1), bagaimana mutu pendidikan di Indonesia?, (2) apa saja yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah?; (3), apakah pelaksanaan sisdiknas sudah sesuai dengan rumusannya?; (4), apakah kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah selama ini mampu melahirkan generasi mendatang yang cemerlang?; dan (5), apa saja yang perlu kita evaluasi agar sisdiknas terlaksana dengan baik?

Menakar Mutu Pendidikan Indonesia

Dunia pendidikan Indonesia menghadapi banyak problem. Yang paling akut adalah masalah mutu. Bagaimana mutu pendidikan Indonesia? Apakah pendidikan Indonesia bermutu tinggi, atau sebaliknya, bermutu rendah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh standar. Kemudian standar tersebut kita letak untuk menimbang realitas. Dan standar itu adalah tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional —termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20   Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3— bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Nah, sudahkah tamatan (out put) pendidikan Indonesia mencerminkan sosok manusia seperti yang tergambar dalam tujuan pendidikan nasional di atas? Wallâhu a’lâm. Yang jelas, mari kita lihat bersama realitas yang ada. Di penghujung tahun 80-an, tawuran menjadi trend di kalangan pelajar. Dari tahun ke tahun, perkelahian pelajar ini semakin meningkat. Misalnya, di Jakarta, tahun 1989, terjadi 80 kasus perkelahian pelajar yang menyebabkan 193 orang tertangkap, 82 orang ditahan, dan 28 orang diantara diajukan ke pengadilan. Korbannya, 6 orang pelajar tewas, 29 orang luka berat, 136 orang luka ringan, dengan menimbulkan kerusakan pada 116 bus dan 3 kendaraan non-bus. Tahun 1990, kasusnya meningkat menjadi 212 kali perkelahian, 1.184 pelajar ditangkap, 313 orang ditahan, dan 46 orang diantaranya diajukan ke pengadilan. Korbannya, 6 orang tewas, 21 orang luka berat, 97 orang luka ringan, 48 bus dan 4 kendaraan non-bus rusak. Sementara tahun 1992, hingga Oktober sudah terdapat 12 orang yang tewas.1

Seks bebas, free sex, menjadi hal yang biasa di kalangan terpelajar. Beberapa tahun yang lalu, 2001, sempat heboh karena ada sebuah penelitian di Yogyakarta yang meraberi kesimpulan yang mendirikan bulu roma. Sebanyak 97,05 persen mahasiswi yang bermukim di “Kota Pelajar” telah kehilangan kegadisannya.

Lebih detilnya, penelitian yang dilakukan sejak 1999 sampai 2002 terhadap 1.660 responden ini menyimpulkan hanya tiga responden —atau 0,18 persen yang mengaku sama sekali belum pernah melakukan kegiatan seks (termasuk masturbasi). Selain itu, 46 responden —atau 2,77 persen— mengaku belum pernah melakukan kegiatan seks ber.partner di bawah level petting sex. Berarti sisanya (100 persen dikurang 0,18 persen dikurang 2,77 persen, atau 97,05 persen) adalah mereka yang hilang kegadisannya tadi.

Mirisnya, semua responden mengaku kehilangan keperawanan saat mereka masih kuliah. Di antara mereka, 73 persen melakukan hubungan badan dengan cara coitus interupt. Selebihnya menggunakan alat kontrasepsi yang dijual bebas. Tempat yang mereka pakai untuk melakukan aktivitas seks lebih banyak di kos-kosan. Ada juga yang di hotel atau di rumah sendiri.2

Begitu juga halnya dengan narkoba. Berdasarkan hasil survei lewat angket yang disebarkan pihak Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) bekerjasama dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, sebanyak delapan persen (8 %) dari seluruh penduduk berusia remaja/pemuda —siswa/mahasiswa— di Indonesia, tercatat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.3

Aksi corat-coret setelah pengumuman hasil UAN —termasuk tahun ajaran 2005/2006, telah menjadi budaya pelajar. Sebagai contoh, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan siswa dari berbagai SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang baru saja selesai mengikuti UAN pada Senin pagi (19/6/06) terlihat begitu gembira dan sedih seusai mendengarkan hasil pengumuman tentang kelulusan mereka di sekolah masing-masing.

Karuan saja, mereka yang dinyatakan lulus dan tidak lulus UAN saling membaur dan langsung menggelar aksi corat-coret pakaian sekolah yang dikenakan dengan menggunakan spidol dan cat piloks bewarna-warni. Bahkan sampai rambut mereka dicat warna-warni menggunakan piloks, seperti penampilan selebritis di televisi. Tak hanya itu, pagar dan tembok bangunan di beberapa sekolah pun turut menjadi pelampiasan emosi kegembiraan —dan kesedihan— para siswa, dengan mengecat nama-nama mereka menggunakan spidol dan cat piloks.4

Lebih miris lagi adalah tidak sedikit yang tamat sekolah, bahkan tamat kuliah, menjadi penganggur. Tahun 2001, tercatat lebih dari 800 ribu pengangguran tamatan perguruan tinggi.5 Mereka tidak bekerja ada yang memang tidak memiliki keterampilan hidup (life skill) dan ada pula yang lebih baik menganggur karena menunggu menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) daripada menciptakan lapangan kerja sendiri.

Kemudian, hasil studi United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini menyebutkan, angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di dunia. UNESCO menyebut angka 20 persen saja. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara miskin di belahan dunia lain. Dibandingkan Vietnam yang baru membangun sejak 1970-an pun, Indonesia kalah. Angka PAUD mereka jauh lebih tinggi, yakni 43 persen.6

Ditambah lagi, laporan yang diterbitkan UNDP memposisikan indeks pembangunan manusia Indonesia pada 1997 menempati posisi 99. Lebih parah lagi, pada 2000 merosot ke peringkat 109. Hasil survei The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyatakan dari 12 negara yang disurvei ternyata sistem pendidikan Indonesia berada pada peringkat 12, lebih rendah dari Vietnam, salah satu negara termuda di Asia Tenggara. Yusuf Kalla —saat menjadi Menko Kesra— mengatakan sistem pendidikan yang ada saat ini hanya mampu menciptakan manusia Indonesia “kelas kuli” atau pembantu rumah tangga. Dan itu berarti suatu kegagalan sebuah sistem menerjemahkan tuntutan perkembangan zaman yang menghendaki mutu pendidikan lebih baik.7

Bahkan, ada masyarakat Indonesia yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, atau bangku sekolah. Sehingga mereka buta huruf. Sensus penduduk tahun 1990 saja, misalnya, mencatat bahwa penduduk buta huruf usia 10 tahun ke atas ada 21.494. 117 orang, terdiri dari 6.928. 029 orang dan perempuan 14. 566. 088 orang. Sedangkan penduduk usia 10-44 tahun tercatat 8. 568. 430 orang, terdiri dari laki-laki 2. 833. 123 orang dan perempuan 5. 735. 307 orang.8

Dari —sebagian— data dan fakta di atas, kita dapat mengambil dua kesimpulan: (1) mutu pendidikan Indonesia masih rendah dan tidak sesuai dengan kriteria manusia yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional; dan (2) standar terendah pendidikan di Indonesia masih berada pada tataran “buta huruf” —tidak mengenal huruf atau angka—, sedangkan di negara lain, standar terendah adalah “buta komputer”.

Faktor Penyebab Mutu Pendidikan Indonesia Rendah

Apa yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia rendah? Wallâhu a’lâm. Sebelum kita mendiskusikan jawabannya, satu hal ingin saya kemukakan, bahwa untuk mencari “sebab” rendahnya mutu pendidikan Indonesia saat ini, tidak bisa kita temukan pada setahun atau dua tahun yang lalu, melainkan pada puluhan tahun yang silam. Mengapa? Karena dalam dunia pendidikan, apabila terjadi penyimpangan pada peserta didik, maka itu hasil dari sebuah proses yang panjang. Dengan kata lain, hasil dari proses pendidikan saat ini, baru akan terlihat pada puluhan tahun yang akan datang.

Hal itu dikuatkan oleh hasil riset seorang guru besar di Universitas Harvard yang melakukan penelitian pada sekitar 40 negara, berkaitan dengan periode kemajuan dan kemunduran yang dialami negara-negara itu sepanjang sejarahnya. Salah satu faktor utamanya adalah materi bacaan dan sajian —materi pendidikan— yang disuguhkan kepada generasi muda. Di 40 negara yang ditelitinya itu ditemukan bahwa 20 tahun menjelang kemajuan atau kemunduran tersebut, para generasi muda dibekali dengan bacaan yang yang mengantarkan mereka kepada kemajuan atau kemunduran.10

Untuk menemukan faktor-faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia, kita harus melacaknya dalam ruang waktu 20 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, beberapa faktor yang akan saya kemukakan, merupakan sebuah analisa sederhana terhadap dua dasawarsa yang lalu, tepatnya sejak tahun 1980 hingga saat ini.

Baik kita lanjutkan. Secara garis besar ada dua faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia rendah, yaitu: pertama, faktor internal; dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal —dalam dunia pendidikan disebut instrumental input— adalah faktor yang menjadi unsur-unsur pendidikan dan sangat menentukan proses pendidikan. Dan faktor eksternal atau environmental input adalah faktor dari lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pendidikan.

Yang termasuk faktor internal atau instrumental input, antara lain: pertama, Kualitas dan kuantitas guru rendah. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas tahun 2004. Guru SD Negeri yang tidak layak mengajar sesuai dengan bidang ilmunya sebanyak 558.675 orang atau 45,2% dan pada SD Swasta sebanyak 50.542 orang atau 4,1%, sehingga totalnya mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3% dari total guru 1.234.927 orang. Sementara di tingkat SMP, dari total guru sebanyak 466.748 orang, sebanyak 108.811 orang guru negeri dan 58.832 orang guru swasta yang dinilai tidak layak mengajar. Untuk tingkat SMA, dari total guru 230.114 orang, terdapat 35.424 orang guru negeri dan 40.260 orang guru swasta dinyatakan tidak layak. Sedangkan di tingkat SMK sebanyak 20.678 orang guru SMK negeri dan 43.283 orang guru SMK swasta yang tidak layak dari total guru SMK 147.559 orang.11 Sedangkan menurut Fasli Jalil —Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPT)— data terakhir 2005 menunjukkan bahwa hanya ada 30 persen (di antara sekitar 2,7 juta) guru di Indonesia yang memenuhi kualifikasi minimum, atau setara S-1 atau D-4.12

.

Kedua, Kurikulum terlalu mudah berubah. Ada rumor, “ganti menteri atau dirjen, maka ganti kurikulum”. Inilah yang terjadi di Indonesia. Satu konsep kurikulum belum tersosialisasikan ke seluruh Indonesia, sudah muncul kurikulum baru. Sebagai contoh, di daerah di luar pulau Jawa, belum sepenuhnya menerapkan konsep CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau kurikulum 1994, sudah diganti dengan KBK (Kurikulum Berbasis Komptensi) atau kurikulum 2004. KBK belum merata di sekolah, sudah muncul konsep KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau kurikulum 2006. Maka tidak aneh, bila ada guru di daerah tetap menggunakan kurikulum 1974 meskipun di tingkat pusat telah bergonta-ganti kurikulum. Bahkan banyak guru yang merasa bingung untuk membuat kurikulum.

Ketiga, Administrasi yang sangat sentralistis dan birokratis. Ketika rezim Soeharto berkuasa, terbangun sistem sentralisasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan dan wewenang berada pada pemerintah —terutama pemerintah pusat, bukan pada sekolah. Tentu saja ini tidak menguntungkan pihak peserta didik. Misalnya, dalam penyelenggaraan ujian, yang paling memahami peserta didik adalah para pendidik (guru). Dan setiap daerah, kemampuan peserta didik berbeda-beda. Ketika yang membuat bahan ujian bukan guru di sekolah dan di sama-ratakan antar daerah, maka banyak yang gagal ujian. Oleh sebab itu, seiringan dengan diundangkan UU no. 22 tentang otonomi daerah, maka muncullah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School-based management) untuk mengubah sistem sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi.

Keempat, Anggaran dana minim. Pada orde baru, anggaran pendidikan, kalau tidak salah, hanya 3 persen. Itu pun harus dibagi untuk dua departemen —depdiknas (dulu: depdikbud) dan depag— dan hilang di tangan para koruptor. Ketika reformasi bergulir menjadi 20 persen dari total APBN dan ini diatur UUD 1945 hasil amandemen.. Namun dalam rancangan APBN 2006 yang disyahkan menjadi UU APBN 2006 pada akhir Oktober 2005, hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10 persen atau Rp40,1 triliun dimana Rp34,5 triliun untuk Depdiknas dan sisanya Rp5,6 triliun untuk pendidikan di Departemen Agama.

Kelima, Prasarana dan Sarana yang terbatas. Tidak dapat kita pungkiri, keterbatasan prasarana dan sarana cukup mempengaruhi mutu bahkan menghambat proses pendidikan. Dalam beberapa media massa, sering melaporkan bahwa di berbagai pelosok daerah, terutama di luar pulau Jawa, prasarana dan sarana sangat terbatas. Jangankan memiliki laboratarium, ruangan (kelas) untuk belajar saja mereka tidak memiliki.

Jadi, suatu hal yang wajar, manakala mutu pendidikan Indonesia bermasalah, sebab instrumental inputnya —lima hal di atas: tenaga pendidik, kurikulum, administrasi, anggaran, serta prasana dan sarana— masih banyak persoalan.

Adapun yang termasuk faktor eksternal atau environmental input, adalah: pertama, arus Modernisasi dan Globalisasi. Kata modernitas lebih ditujukan kepada ‘keniscayaan’ dan ‘proses’ perubahan. Sedangkan globalisasi bermakna akibat yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut. Dengan kata lain, akibat modernisasi maka dunia tak ubahnya desa buana (global village). Sehingga sekat, jarak, batas negara, ideologi, ekonomi, dan sosial-budaya, hilang. Menghadapi perubahan ini kita harus mampu berdialog dengan perubahan tersebut sekaligus mendefinisikan diri; apakah sebagai lawan, kawan, atau penonton perubahan? Betapa tidak, perubahan itu ibarat dua mata pisau, bisa konstruktif, juga bisa destruktif. Sebab perubahan itu tidak hanya pada tataran Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) an sich, melainkan mendobrak seluruh sistem nilai, baik itu sistem ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

Diantara ciri arus modernisasi dan globalisasi itu adalah industrialisasi dan urbanisme. Industrialisasi —menurut Kuntowijoyo— adalah diterapkannya organisasi, manajemen, dan teknologi dalam produksi barang dan jasa. Urbanisme adalah pertumbuhan menuju bentuk kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan dipakainya gaya hidup kota oleh desa.

Bukan industrialisasi dan urbanisme itu sendiri yang menarik perhatian kita, tapi pergeseran paradigma di masyarakat tentang urgensi pendidikan; ada ungkapan: “Untuk apa sekolah tinggi-tinggi, kalau bisa langsung kerja?” Berbekal ijazah SD, mereka meninggalkan desa dan mengadu nasib di kota. Ternyata di kota, jangankan tamat SD, para alumni Perguruan Tinggi (PT) saja, ternyata tidak mendapatkan lapangan kerja. Akhirnya mereka dengan terpaksa bekerja ‘apa saja’ dengan upah yang tidak layak, asal mereka bisa hidup di kota. Seleksi alam tetap berlaku, siapa yang memiliki skill akan survive, sedangkan yang serba ‘pas-pasan’, akan kembali ke kampung.

Kedua, Hegemoni dan Dominasi Rezim. Konstelasi politik, sangat mempengaruhi kondisi pendidikan. Ini terbukti pada orde baru. Pendidikan bukan lagi sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, melainkan jadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi yang terjadi bukan hanya kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan terjadi “pembodohan” terhadap masyarakat yang mayoritas muslim. Ini bisa kita fahami, karena konseptor dan operator kebijakan orde baru adalah Ali Moertopo —staf pribadi (Spri) Soeharto. Ia memiliki hubungan erat dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang anggotanya para purnawirawan militer, intelektual sekuler, dan orang-orang Katolik yang tidak bersimpati kepada kaum muslim. Salah satu contoh kebijakan mereka yang berhubungan dengan pendidikan adalah penghapusan pelajaran agama di sekolah untuk diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Tapi usaha ini ditolak karena ulama Golongan Karya (Golkar) banyak yang mengecam.

CSIS dalam buku Master Plan Pembangunan Bangsa, menyampaikan asumsi dasar yang menyatakan bahwa bangsa ini terhambat kemajuannya karena terbelenggu dengan nilai-nilai Islam. Menurut mereka —sebagaimana dikemukakan oleh Liem Bian Kie sebagai kepala proyek master plan— yang perlu dikikis bukanlah orang Islam Indonesia, tapi nilai-nilai yang melekat pada kaum muslimin.13 Akhirnya, hasil pendidikan selama ini adalah orang-orang yang beragama Islam tapi tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.

Ketiga, Konglomeratisasi dan Elitisasi. Bidang ekonomi, juga sangat mempengaruhi pendidikan. Salah satu buah dari rezim Soeharto dalam bidang ekonomi adalah konglomeratisasi dan elitisasi. Dan itu berimbas dalam dunia pendidikan. Anggaran dari APBN rendah, sedangkan biaya pendidikan tinggi, maka yang terjadi adalah biaya yang dipungut dari peserta didik harus besar. Justru besarnya biaya SPP ini, membuat masyarakat kecil tidak mampu menyekolahkan para putra-putrinya. Yang bisa sekolah hanyalah anak para konglomerat dan kelompok elit. Kalau pun ada yang berusaha menyekolahkan anaknya, maka itu hanya sebatas tingkat dasar dan menengah, tidak sampai ke perguruan tinggi.

Keempat, Partisipasi masyarakat sangat kurang. Peran serta masyarakat dalam pendidikan juga sangat menentukan kualitas pendidikan. Namun yang terjadi adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sangat kurang. Walaupun di setiap sekolah terbentuk wadah para wali murid atau wali mahasiswa di perguruan tinggi.

Kelima, Calo Karya Ilmiah dan Sertifikasi. Akhir-akhir ini, semakin marak para calo yang membuat karya ilmiah —baik itu paper, skripsi, disertasi, tesis, maupun hasil penelitian. Selain itu, juga bermunculan lembaga pendidikan, baik yang langsung maupun jarak jauh, yang membuka program tertentu dan memberikan sertifikat (ijazah), dengan hanya membayar sejumlah uang, tanpa harus mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar.

Sisdiknas: Idealisme vs Realitas

Dengan mencermati UU No. 20 tentang Sisdiknas —XXII Bab dan 77 pasal— maka kita menangkap idealisme yang tinggi untuk memperbaik kondisi dan mutu pendidikan Indonesia. Meskipun sempat terjadi pro-kontra dan polemik  terhadap pasal 13 ayat 1 (a) —setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Itu hanya salah persepsi dalam kelompok tertentu saja. Sebab, tidak ada satu kalimat ataupun implementasinya yang kelak dapat merugikan sekolah-sekolah non-muslim tanpa kecuali sekolah muslim yang selama ini punya spesifikasi sekolah agama.

Setidaknya, dengan diundangkannya UU tersebut, menunjukan bahwa adanya i’tikad politik (political will) dari pemerintah untuk lebih memperhatikan bidang pendidikan yang selama ini, baik pada orde lama —politik sebagai panglima— maupun orde baru —ekonomi dan stabilitas politik sebagai jargonnya— kurang begitu diperhatikan.

Lantas, apakah pelaksanaan sisdiknas sudah sesuai dengan rumusannya? Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, untuk mengevaluasi apakah sebuah konsep pendidikan berjalan sesuai dengan rumusannya atau tidak, membutuhkan limit waktu yang panjang. Maka untuk menilai sisdiknas yang disahkan tahun 2003, baru bisa kita lakukan 20 tahun yang akan datang, atau paling cepat 15 atau 10 tahun lagi.

Bukan sesuatu hal yang aneh, bilamana realitas pendidikan Indonesia saat ini, belum mencerminkan UU Nomor 20 tahun 2003 itu.  Karena untuk sosialisasi konsep saja membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi untuk melaksanakan. Intinya, kita belum bisa menilai berhasil atau tidaknya sisdiknas tersebut, pada saat ini. Yang jelas, bila dua faktor di atas —internal dan eksternal— berkualitas baik dan mendukung, maka besar kemungkinan sisdiknas akan berjalan sesuai dengan rumusannya. Wallâhu a’lâm.

Mampukah Kurikulum Saat Ini Melahirkan Manusia Cemerlang?

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setidaknya, ada tiga hal yang perlu kita bicarakan di sini: (1). Materi; (2). Metode; dan (3). Evaluasi.

Dalam  UU No. 20, Bab X Tentang Kurikulum, Pasal 36, disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

  1. peningkatan iman dan takwa;
  2. peningkatan akhlak mulia;
  3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  6. tuntutan dunia kerja;
  7. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  8. agama;
  9. dinamika perkembangan global; dan
  10. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pada pasal 37 tentang Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

  1. pendidikan agama;
  2. pendidikan kewarganegaraan;
  3. bahasa;
  4. matematika;
  5. ilmu pengetahuan alam;
  6. ilmu pengetahuan sosial;
  7. seni dan budaya;
  8. pendidikan jasmani dan  olahraga;
  9. keterampilan/kejuruan; dan
  10. muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

  1. pendidikan agama;
  2. pendidikan kewarganegaraan; dan
  3. bahasa.

Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, jika materi yang diterima oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan dua pasal di atas —pasal 36 dan 37—, maka besar kemungkinan generasi cemerlang itu tercipta. Namun, ada dua hal lagi yang sangat menentukan, yaitu metode dan evaluasi. Dalam sistem MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), metode yang dipakai sudah lumayan baik dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu kegiatan belajar secara mandiri. Metode yang dipakai lebih bersifat andragogi daripada paedegogi. Dan masalah evaluasi sempat mencuat, sehubungan dengan Ujian Nasional (UN), sehingga terjadi pro-kontra, baik di kalangan pemerintah maupun masyarkat.

Beberapa Catatan Untuk Sisdiknas

Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan sisdiknas:

  1. Agar pemerintah mensosialisikan UU Sisdiknas itu yang telah disahkan secara aklamasi sehingga lapisan masyarakat Indonesia memahami tentang isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Sebab, selama ini pemahaman terhadap sisdiknas itu belum merata di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi pendidikan;
  2. Agar pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Pemerintah (PP) sesuai dengan tuntutan zaman dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sebab, dalam membuat PP, pemerintah terkesan tidak memperhatikan nurani raknyat dan lebih dominan politis;
  3. Agar semua komponen bangsa —terutama basis masyarakat madani (civil society)— secara bersama-sama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan sisdiknas.

Ikhtitâm

Sebagai pamungkas, sungguh, apa yang saya kemukakan masih sangat mentah dan banyak kekurangan. Semoga coretan singkat ini menjadi bahan diskusi, atau lebih tepatnya, menjadi sumbang saran dalam melakukan brainstorming diantara kita. Sehingga, kita menemukan solusi dari berbagai persoalan pendidikan Indonesia. Amîn ya rabbal ‘alamin.


* Coretan singkat ini didiskusikan pada acara “One Day Seminar: Refleksi 50 Tahun Sekolah Indonesia Cairo (SIC)” yang diselenggarakan kerjasama antara SIC dan Buletin Informatika ICMI Orsat Cairo pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2006, di Auditorium SIC, Dokki.

** Penulis adalah Koordinator Komite Peduli Pelajar (KPP) se-kabupaten Garut 1999-2000, pendiri dan Koordinator Studi Club Dakwah dan Pendidikan Ibadurrahman Mesir 2001-2003, Ketua Umum Perwakilan Pelajar Islam Indonesia (Pwk-PII) Republik Arab Mesir 2002-2004, Penasehat Forum Lingkar Pena (FLP) Mesir 2006-2008, Majlis Penasehat Perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Pwk. PP. Persis) Mesir 2006-2008, Badan Strategis Pwk PII Mesir 2006-2008, dan Direktur Community of Self-Research and Development (CSRD) Mesir 2006-2008.

1 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam: Di Bawah Bayang-Bayang Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, cet. I, hal. 185.

2 Republika, Selasa 14 Mei 2001

3 Gatra, Selasa, 27 Agustus 2002

4 www. stmiklogika.com, 16 Juli 2006

5 Marwah Daud Ibrahim, Ph. D, Mengelola Hidup & Merencanakan Masa Depan, MHMMD Production, Jakarta, 2004, cet. 3, hal. 12.

6 www.Jawa Pos.com, Selasa, 22 Agustus 2006

7 http://www.republika, Kolom Opini, 4 Mei 2002

8 Djayadi Hanan, Op. Cit., hal. 279.

10 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Penerbit Mizan, Bandung, 1994, cet. I, hal. 286

11 http://www.lampungpost.online.com, Jum’at, 31 Maret 2006

12 http://www.Jawa Post Op. Cit..

13 Djayadi Hanan, Op. Cit., hal. 96.

Comments are closed.

%d bloggers like this: